Proyek PLUT-KUMKM Ternyata Ditender Ulang, Dipastikan Jalan Terus

PASURUAN – Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo memastikan jika proyek Pengembangan Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang menyeret Wali Kota Pasuruan Setiyono dan sejumlah pejabat lain ke tahanan, dipastikan tetap berlanjut.

JALAN TERUS: Wawali Raharto Teno memastikan proyek yang menyeret Wali Kota Pasuruan dan sejumlah pejabat lain ke tahanan KPK itu, jalan terus. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Hal itu disampaikan Teno –sapaan akrabnya – saat konferensi pers di ruang kerja wawali, Jumat (5/10). Ia menjelaskan, kegiatan OTT yang dilakukan oleh KPK tak boleh menghambat pengerjaan proyek tersebut.

“Pelaksanaan proyek PLUT masih harus berjalan karena anggarannya harus terserap dan progres pekerjaannya juga harus ada,” katanya.

Teno juga menyebut, dugaan kasus suap terkait dengan proyek itu harus dipisahkan dengan pengerjaan konstruksi di lapangan.

“Permasalahan ini (OTT, Red) antara person to person. Sedangkan jika kita bicara mekanisme lelang adalah antara dua instansi. Kalau kami kontrak dengan perusahaan, maka perusahaan harus menyelesaikan pekerjaannya terhadap Pemkot Pasuruan,” tandasnya.

KPK dalam rilisnya menjelaskan, konstruksi perkara yang menyeret Wali Kota Pasuruan Setiyono serta tiga orang lainnya dalam dugaan kasus suap itu memang berkaitan dengan proyek senilai Rp 2,2 miliar tersebut. Setiyono diduga menerima hadiah dari rekanan terkait dengan proyek.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, proyek yang bersumber dari APBN 2018 tersebut merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran fantastis. Dalam situs LPSE Kota Pasuruan, proyek tersebut dianggarkan dengan nilai pagu Rp 2.297.464.000.

Diketahui, proyek itu sempat gagal lelang pada tahun 2017. Saat itu ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, namun tidak memenuhi syarat. BLP Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus. Sehingga, proyek tersebut diretender.

Dalam lelang ulang tahun ini, ada 28 rekanan yang ikut tender. Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir milik Hud Muhdor sebagai pemenang lelang pada 4 September. CV Mahadhir yang beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, itu dinyatakan menang dengan harga negosiasi Rp 2.195.813.000.

Nah, dalam kegiatan OTT yang dilakukan KPK juga menyeret oknum dari perusahaan konstruksi tersebut. Yakni, Muhamad Baqir. Informasi yang diterima media ini, Baqir tak lain adalah anak Muhdor.

Dalam pantauan Jawa Pos Radar Bromo, proses pengerjaan proyek yang ada di Jalan Ahmad Yani, Gadingrejo, Kota Pasuruan, itu masih sebatas pengerukan fondasi. Sedikitnya, ada 20 pekerja yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Mereka mengaku tak tahu jika proyek yang sedang dikerjakan tersangkut kasus suap yang tengah disidik KPK.

“Tidak tahu, Pak. Kami hanya numpang cari makan,” kata salah seorang pekerja yang enggan namanya disebutkan. Namun, pekerja itu memastikan jika Baqir yang ditetapkan sebagai tersangka adalah anak dari pemilik CV Mahadhir Hud Muhdor. (tom/rf)