Satu Kugar di Kota Pasuruan Belum Berbadan Hukum

PANEN: Petani garam di Kota Pasuruan saat memanen garamnya beberapa waktu lalu. Sejauh ini, dari tujuh Kugar masih ada satu Kugar yang belum berbadan hukum. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

BUGULKIDUL – Kelompok Usaha Garam Rakyat (Kugar) di Kota Pasuruan, ternyata sejauh ini masih ada yang belum berbadan hukum. Dari tujuh kelompok, masih ada satu kelompok yang belum berbadan hukum. Kelompok ini baru berdiri sejak sekitar dua bulan lalu.

Sekretaris Dinas Perikanan Kota Pasuruan Iskandar M mengatakan, jumlah petani garam di Kota Pasuruan mencapai 57 orang. Puluhan petani garam ini tergabung dalamm tujuh Kugar. Mereka tersebar di lima kelurahan penghasil garam. Meliputi, Kelurahan Kepel, Blandongan, Panggungrejo, Mandaranrejo, dan Gadingrejo.

Dari tujuh Kugar ini, enam Kugar di antaranya sudah berbadan hukum. Sedangkan, satu Kugar masih mengurus ke Kementerian Hukum dan HAM. “Satu kelompok memang belum berbadan hukum. Sebab, kelompok itu baru terbentuk dan saat ini sedang mengajukan ke Kemenkum-HAM,” ujarnya.

Iskandar menyebut, Kugar harus berbadan hukum. Sebab, hal ini merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemprov. Jika kelompok itu tidak berbadan hukum, pihaknya tidak dapat mengajukan bantuan untuk mereka.

Menurutnya, Pemkot rutin melakukan update Kugar di Kota Pasuruan. Tujuannya, agar tidak ditemukan Kugar yang tidak aktif. Karenanya, untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan. “Kalau ditemukan ada Kugar yang tidak aktif, maka otomatis akan langsung kami bubarkan,” ujar Iskandar M. (riz/rud)