Pemberhentian Didik Rame DW Tunggu Putusan BKN, Tapi Gaji Sudah Tak Diberikan

PANGGUNGREJO – Proses pemberhentian eks kepala Dishubkominfo yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Politik Kota Pasuruan, Didik Rame terus bergulir. Proses pemberhentiannya masih menunggu putusan dari pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan, Muhammad Fakih mengungkapkan pengajuan pemberhentian Didik Rame sudah dilakukan sejak Januari lalu. “Prosesnya memang sudah kami lakukan sejak awal tahun ini. Cuma kami belum menerima tembusan dari badan kepegawaian nasional (BKN) untuk pemberhentiannya,” katanya.

Fakih menjelaskan kendati pemecatan belum bisa dilakukan, ia memastikan Didik Rame sudah tidak menerima haknya sebagai aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Pasuruan. Mulai, gaji, tunjangan jabatan dan fasilitas sebagai ASN sudah resmi dicabut.

“Prosesnya tinggal pemecatan resminya saja. Di luar itu, statusnya sebagai ASN Pemkot Pasuruan sudah dicabut,” terang Fakih.

Seperti diketahui, kasus korupsi pengadaan TL ini mencuat pertama kali pada 2012 lalu. Kronologis adanya dugaan korupsi ini bermula pada 2011. Saat itu, dengan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 542 juta Dishubkominfo melakukan pengadaan TL di lima titik.

Kelima titik pengadaan TL ini tersebar di Jalan Erlangga, Jalan dr. Wahidin (perempatan RSUD dr. R. Soedarsono), dan sekitar Jalan Slagah. Proyek ini diindikasikan tidak dilakukan tender melainkan dengan memecah menjadi lima bagian, sehingga dilakukan penunjukan langsung (PL).

Rekanan yang ditunjuk untuk mengadakan barang juga mengalami potongan anggaran, sehingga pengadaan TL itu sangat berakibat pada kualitas barang. Dan baru beberapa bulan dipasang, beberapa TL itu sudah rusak. (riz/fun)