Ssttt… Ada PKL Kena 3 Kali Tipiring dan Disidang di PN Probolinggo

MAYANGAN-Meski berbuah protes dari para pedagang kaki lima (PKL) terkait larangan berjualan di sepanjang jalan Cokroaminoto, namun sikap Satpol PP setempat tak berubah. Sikap Satpol PP Kota Probolinggo tidak berubah terkait penerapan Perda Nomor 8/2011 tentang Pembinaan dan Penataan PKL. Bahkan, Satpol PP akan mengusulkan Perwali tentang kawasan tertib PKL.

Hal ini diungkapkan Agus Efendi, kasatpol PP Kota Probolinggo. “Kami mengusulkan agar ada perwali yang mengatur tertib PKL. Sehingga, bisa diatur mana daerah-daerah yang harus bersih dari kegiatan PKL,” ujarnya. Salah satunya di Jl. Cokroaminoto.

Selain itu, Satpol PP juga akan menyurati pemilik usaha yang menggunakan trotoar untuk kegiatan usaha. “Tentu untuk yang buka bengkel di atas trotoar juga akan kami surati. Tidak hanya PKL saja. Hari ini kami keluarkan surat ke 2 tentang penertiban PKL,” jelasnya.

Mantan kepala Disbudpar ini memastikan, bahwa Satpol PP tetap akan melaksanakan penertiban pada tanggal 20 September 2018. Rabu (19/9) pihaknya akan melayangkan surat pemberitahuan ke tiga.

Agus –sapaan akrabnya – mengakui memang perlu ada solusi bagi PKL yang selama ini berjualan di tepi jalan. Karena itu, OPD terkait harus duduk bersama. “Tapi bukan di tepi jalan karena memang perda tidak mengizinkan,” ujarnya. Dalam pasal 5 perda tersebut, lokasi yang dilarang di antaranya jalan, trotoar, median jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum.

Satpol PP juga mengusulkan perwali untuk penindakan pada PKL yang membandel. Karena itu, Satpol PP akan berkirim surat pada Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo, terkait penerapan tindak pidana ringan (tipiring) terhadap PKL yang melanggar perda. “Sudah ada PKL yang kena 3 kali tipiring dan disidang di pengadilan,”

Sanksi yang dikenakan berupa denda mulai dari Rp 50 ribu sampai Rp 5 juta. Agar ada efek jera, Satpol PP meminta sanksi lebih berat. Yakni, denda Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. (put/mie)