Bertemu Wali Kota Probolinggo, Begini Curhat ODHA

MAYANGAN–Wali Kota Probolinggo Rukmini Senin (17/9) berkesempatan bertemu Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di sekretariat tetap (Sektap) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Dalam pertemuan itu, ODHA minta difasilitasi sarana dan prasarana usaha agar tetap produktif.

“Banyak disampaikan mengenai tempat bekerja, seperti bedak yang rusak. Mereka membutuhkan bantuan untuk dilakukan perbaikan,” ujar Rukmini.

Dalam diskusi dengan sekitar 13 ODHA itu, Rukmini menjanjikan akan memenuhi keinginan mereka berupa bantuan sosial melalui APBD 2019.

Kepala Dinas Kesehatan drg Ninik Irawibawati yang kemarin mendampingi Rukmini mengatakan, pihaknya intens berkomunikasi dengan ODHA untuk mengetahui kebutuhan mereka. Senin itu, Dinkes memfasilitasi pertemuan ODHA dengan wali kota perempuan pertama di Kota Probolinggo itu.

“Terkait kebutuhan yang diajukan ODHA ini, nanti bisa diajukan melalui Dinsos atau DKUPP,” jelasnya.

Dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) itu selama ini memang mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan ODHA. Baik melalui bantuan sosial maupun wirausaha.

Salah satu ODHA yang ditemui mengatakan, saat ini kebutuhan mereka memang sarana untuk usaha. “Selama ini saya mengandalkan kerja dari warung. Suami saya sudah tidak bekerja. Tapi, sayang warung yang saya gunakan untuk jualan sudah tidak memadai,” ujar I, warga Kecamatan Mayangan itu.

Sementara itu, Badrut Tamam, koordinator Manajer Kasus (MK) ODHA di Kota Probolinggo menjelaskan, pertemuan di kantor KPA ini menindaklanjuti rakor KPA beberapa waktu lalu. “Wali Kota yang sekaligus Ketua KPA Kota Probolinggo ingin bertemu langsung dengan ODHA,” jelasnya.

Badrut membenarkan jika dalam pertemuan itu, usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka jadi bahasan menarik. “Ada ODHA yang sudah tidak bisa berjualan di luar, kemudian membuka warung di rumahnya. Tadi ada yang mengajukan ke wali kota,” ujarnya.

Badrut menjelaskan, di Kota Probolinggo saat ini ada sekitar 300 ODHA. Namun, belum ada yang tersentuh program bantuan ekonomi. “Kalau data dari KPA untuk ODHA yang dapat bantuan kebutuhan ekonomi tidak ada,” ujarnya.

Bantuan yang diterima ODHA dan dianggarkan melalui Dinas Sosial selama ini baru bantuan nutrisi. Masing-masing ODHA mendapat bantuan uang tunai Rp 300 ribu sekali dalam setahun. (put/rf/mie)