Jelang Bahas APBD 2019, Buat Komitmen Antar-OPD

KRAKSAAN – Menjelang pembahasan perencanaan APBD 2019, Pemkab Probolinggo kembali membangun komitmen bersama antara organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengatakan, desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah. Tujuannya, mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Dengan berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin. Orientasinya pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya, ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan kualitas opini pemeriksaan BPK.

“Dari data penetapan APBD lima tahun terakhir, kami tidak pernah melewati batas waktu yang ditetapkan. Bahkan, selalu di lima besar. Sehingga, berdampak diterimanya dana insentif daerah dan terbebas sanksi administratif tidak direalisasikan hak keuangan kepala daerah dan atau DPRD,” ujarnya.

Berhubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, Soeparwiyono menegaskan, berkomitmen memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD 2019.

Serta, secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif. Juga mempercepat penetapan APBD dengan memperhatikan jadwal dan tahapannya.

“Pengelolaan keuangan daerah bila tidak dilakukan secara baik dan sesuai ketentuan, akan mempunyai implikasi yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, peran badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. (mas/rud)