Selain Zulkifli, KSU Mitra Perkasa Juga Gugat 7 Pengurus Senilai Rp 3 M

KANIGARAN–Kasus dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa di Jl. Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, berlanjut. Kamis (13/9), pihak koperasi kembali membeberkan 8 nama lain yang diduga menyalahgunakan wewenang.

Dalam 8 nama itu, kembali muncul nama Zulkifli Chalik. Selain Zulkifli, nama-nama lainnya adalah Boedarso, mantan ketua II; Panto Adi Patmodjo, mantan sekretaris I; Nuke Melila, mantan sekertaris II; Darin Nusroh, mantan bendahara I; Nunung Qodratillah, mantan bendahara II; Oktora Kharisma, mantan bendahara III; dan Audi Firmana, mantan pengawas.

Nama-nama yang juga memiliki hubungan kekerabatan dengan Zulkifli itu, dituding mengatasnamakan koperasi meminjam uang Rp 3 miliar pada Bank Bukopin pada 2013 silam. Hanya saja, uang pinjaman tersebut tidak dimasukkan ke pembukuan koperasi, tetapi digunakan untuk keperluan lain.

“Kedelapan orang ini yang memberikan kuasa untuk mengambil kredit atau meminjam uang ke bank. Namun, dipakai pribadi atau tidak masuk ke koperasi. Beberapa orang masih ada ikatan keluarga,” kata kuasa hukum Putut Gunawarman.

Gugatan yang teregister dengan nomor 38 Pdt 6/2018 PN.Pbl tertanggal 12 September 2018 itu, tidak dilayangkan Welly Sukarto, yang merupakan ketua KSU. Namun, oleh Dedy Yuniarto Widyas Pramono, liaison officer (LO) koperasi. Sejatinya, gugatan itu sudah didaftarkan Rabu (12/9) lalu, namun pihak penggugat baru mendapat nomor register kemarin.

Dalam kesempatan itu, Putut menyebut juga menggugat Bank Bukopin. Hanya saja, ia tidak menjelaskan, mengapa bank itu turut digugat. Putut hanya mengatakan, kalau pihak bank harus tunduk pada putusan gugatan perkara tersebut. “Bank Bukopin juga turut kami gugat. PT Bank Bukopin harus tunduk pada putusan perkara nomor ini,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Welly Sukarto. Pihaknya terpaksa menggugat pengurus koperasi lantaran telah merugikan. Mereka telah meminjam dana Rp 3 miliar atas nama koperasi, namun uang hasil kredit itu tidak dimasukkan ke kas koperasi.

“Jalan yang kami tempuh ini tidak final. Kami masih memberi kesempatan kepada tergugat untuk bermusyawarah. Yang terpenting bagi kami, uang kembali itu saja. Kami tidak pada kasusnya. Sehingga, dengan terbayarnya uang itu, maka dapat kembali ke masyarakat,” katanya singkat.

Terpisah, Zulkifli Chalik, sebagai pendiri dan sekaligus mantan ketua KSU Mitra Perkasa, enggan berkomentar lebih jauh. “Kami akan mengikuti proses hukumnya. Kami belum menunjuk penasihat hukum. Tapi, sudah ada. Kami masih akan lakukan koordinasi lagi dan juga akan ada pers rilis dari penasihat hukum kami. Selanjutnya, kami ikuti dan buktikan saja di persidangan,” katanya via telepon. (rpd/rf/mie)