Sekda: Persoalan Kelebihan Harga Tanah Kantor Kecamatan Sudah Selesai

PASURUAN – Pemkot Pasuruan mengklaim indikasi kelebihan harga senilai Rp 2,9 miliar dalam pembebasan lahan untuk proyek pembangunan kantor Kecamatan Panggungrejo telah selesai. Alasannya, penjual atau pemilik tanah bersedia mengembalikan kelebihan harga.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kota Pasuruan Bahrul Ulum saat menggelar konferensi pers, Selasa (3/9). Ia mengaku, pihaknya telah menerima laporan terkait pengembalian kelebihan harga tersebut.

“Setelah adanya indikasi kelebihan harga dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu, ada masa selama 60 hari. Lalu kami menindaklanjutinya dengan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ke BPK pada 23 Juli yang lalu,” katanya.

Lebih lanjut, Bahrul menjelaskan, dalam SKTJM tersebut juga disebutkan upaya pengembalian kelebihan harga selama 12 bulan dengan disertai jaminan sertifikat tanah. Sementara dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah, pelunasan itu bisa dilakukan dalam tempo 24 bulan.

“Kalau mengacu pada Pasal 17 itu tempo pelunasannya 24 bulan. Namun, pemilik lahan sudah melakukan kewajibannya dengan mengembalikan kelebihan harga dalam masa tahun pertama,” jelasnya.

Ia membeberkan, upaya pengembalian itu dilakukan oleh pemilik lahan secara bertahap dengan dua kali angsuran. Tahap pertama, Pemkot Pasuruan menerima angsuran kelebihan harga senilai Rp 498.502.000 pada 30 Juli. Sisanya, sudah dilaksanakan pembayaran sebesar Rp 2.420.000.000 sebagai pelunasan pada 30 Agustus.

“Sehingga, indikasi kelebihan sebesar Rp 2.918.502.000 itu sudah lunas terbayarkan. Berarti sudah selesai, tidak ada nilai kerugian daerah. Dan, kami sudah menyampaikannya hal ini ke BPK,” bebernya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan yang sebelumnya telah menyelidiki permasalahan itu, berencana untuk mengklarifikasi soal pengembalian uang tersebut. “Nanti akan kami periksa pihak Pemkot untuk klarifikasi. Apa benar sudah dikembalikan. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara,” terang Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Siswono.

Siswono tak banyak berkomentar saat ditanya mengenai adanya unsur pidana setelah kelebihan harga itu dikembalikan. “Ini kan sudah menjadi tugas kami. Sehingga, nanti akan kami teliti lagi,” singkatnya.

Diketahui, pengadaan tanah untuk kantor Kecamatan Panggungrejo, mendapat sorotan dalam LHP BPK. BPK menyoroti adanya indikasi kelebihan harga sebesar Rp 2.918.502.000 dalam pengadaan tanah pada 2017 tersebut.

Dalam laporan tersebut, BPK mempersoalkan hasil appraisal yang dilakukan oleh KJPP Asnawi di lahan yang ada di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Trajeng. Taksiran harga KJPP sebesar Rp 724 ribu per meter persegi, jauh dari harga tanah di sekitarnya yang hanya Rp 550 ribu.

BPK menyebut, penilaian harga tidak sesuai dengan kondisi tanah. Dalam penaksirannya, KJPP menyamakan harga tanah seluas 1.700 meter persegi yang sudah diaspal, dengan tanah seluas 15.073 meter persegi di sisi selatan, tanpa melihat cekungannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah untuk Kantor Kecamatan Panggungrejo ini mulai dilakukan pada 2016. Pemkot menganggarkan Rp 952 juta untuk belanja modal pembelian tanah seluas 1.700 meter persegi dengan harga Rp 560 ribu per meternya. Angka ini diperoleh dari hasil survei Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah pada 2016.

Bidang tanah 1.700 meter persegi ini berada di bagian utara dari keseluruhan bidang 16.773 meter persegi. Namun, pada 16 Desember 2016, KJPP menerbitkan laporan akhir penilaian ganti rugi bahwa nilai penggantian wajar dari tanah 1.700 meter persegi adalah Rp 1.230.800.000 atau sebesar Rp 724 ribu per meternya. Hasil penilaian ini menimbulkan selisih sebesar Rp 164 ribu per meternya.

Oleh karena itu, berdasarkan laporan akhir penilaian ganti rugi pada 16 Desember 2016, Camat Panggungrejo Muhammad Amin selaku PPK mengusulkan perubahan anggaran pada 2017. Yakni, menjadi Rp 12.143.652.000 untuk merealisasikan belanja modal tanah seluas 16.773 meter persegi, dengan harga Rp 724 ribu per meter perseginya.

Belakangan, langkah itu mendapat sorotan BPK. BPK merekomendasikan pada pemkot untuk mengembalikan indikasi kelebihan harga senilai Rp 2.918.502.000. Pemkot kemudian membuat kesepakatan dengan penjual tanah. Akhirnya, disepakati jika pengembalian uang tersebut menjadi tanggung jawab penjual. (tom/fun)