Duh, 5 Ribu Warga Kota Probolinggo Belum Terekam E-KTP

MAYANGAN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kota Probolinggo terus berusaha menuntaskan perekaman e-KTP untuk warganya. Sebab, sejauh ini masih ada 5.026 jiwa warga wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Apalagi, gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 makin dekat.

Dispenduk Capil juga meminta warga yang sudah melakukan perekaman dan masih memegang surat keterangan (suket) untuk segera menukarnya dengan e-KTP. Sebab, pada Pilpres 2019, suket tidak bisa dijadikan dasar untuk menggunakan hak suara. Melainkan, harus menggunakan e-KTP.

“Bagi yang masih memegang suket langsung datang ke sini (Dispenduk Capil) dan tukarkan, akan langsung kami cetak. Apalagi, suket hanya berlaku di Pilwali. Untuk Pilpres harus menggunakan e-KTP,” ujar Kepala Dispenduk Capil Kota Probolinggo Tartib Goenawan.

Tartib mengatakan, per 30 Juni 2018 jumlah penduduk Kota Probolinggo mencapai 236.745 jiwa. Dari jumlah itu, ada 172.626 jiwa yang wajib KTP. Sejauh ini yang telah melakukan perekaman ada 167.600 jiwa. Artinya, masih ada 5.026 jiwa yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Hingga kini persentase yang telah melakukan perekaman mencapai 96,75 persen. Sehingga, kurang 3,25 persen lagi. Ini kami terus berupaya, baik melalui sosialisasi dan lainnya agar pada akhir tahun seluruh warga sudah melakukan perekaman,” ujarnya.

Menurutnya, warga yang paling banyak belum melakukan perekaman berasal dari Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan. Sebab, di dua wilayah ini penduduknya paling banyak dibanding tiga kecamatan lainnya. “Dua kecamatan itu penduduknya paling padat,” ujarnya.

Tartib merinci, sampai 30 Juni 2018, warga Kecamatan Kademangan mencapai 42.888 jiwa dengan data wajib KTP sebanyak 31.176 orang. Di Kecamatan Wonoasih ada 34.941 jiwa dan yang yang wajib KTP ada 25.608 jiwa. Kecamatan Mayangan mencapai 63.729 jiwa dengan wajib KTP 46.768 orang.

Sedangkan, di Kecamatan Kanigaran sebanyak 60.127 orang dengan wajib KTP 43.717 jiwa. Terakhir, Kecamatan Kedopok dengan 35.060 penduduk dan yang wajib ber-TKP ada 25.357 jiwa.

Disinggung masalah ketersediaan blangko, Tartib mengatakan, pihaknya tidak pernah kekurangan. Sebab, minimal tinggal seribu blangko pihaknya langsung melaporkan ke Pemerintah Pusat. “Masalah blangko kami selalu siap. Kami perhitungkan jauh hari sebelumnya. Sehingga, kapan kami ambil blangko sudah tercatat dengan rapi. Bahkan, minimal tinggal seribu kami langsung ambil ke Pusat,” ujarnya.

Menurutnya, setiap hari diperkirakan habis antara 150 sampai 160 blangko. Sehingga, jika proses pengambilan blangko memakan waktu empat hari, dari 1.000 blangko baru terpakai 640 lembar. “Jadi, kami tidak khawatir kehabisan blangko,” ujarnya. (rpd/rud)