Tanah Kantor Kecamatan Panggungrejo Dinilai Terlalu Mahal, KJPP Enggan Komentar

PASURUAN – Dalam catatan BPK disebutkan saat penaksiran harga, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) hanya menggunakan data pembanding berupa data penawaran, tanpa memperhatikan harga tanah di sekitar lokasi. Sehingga, ada perbedaan harga taksiran yang mencapai Rp 724 ribu dengan harga sekitar lokasi yang hanya Rp 550 ribu.

Pada penilaian tahap kedua di bulan Februari 2017, KJPP juga tidak membuat kertas kerja penilaian terhadap objek penilaian, berupa sebidang tanah seluas 15.073 meter persegi. Sebaliknya, KJPP menyamakan harganya dengan objek seluas 1.700 meter persegi yang dinilai pada 2016.

Dalam penilaiannya, KJPP juga tidak membedakan antara kondisi tanah. Baik dari bentuk tanah dan elevasi tanah dari jalan. KJPP tidak melakukan investigasi mendalam pada penilaian tahap dua di Februari 2017 terhadap objek penilaian sebidang tanah seluas 15.073 meter persegi.

Padahal, hasil pengamatan menunjukkan, bahwa bidang tanah tersebut merupakan rawa dengan elevasi 2 meter di bawah jalan dan berbentuk cekungan. Elevasi dan bentuk bidang tanah merupakan komponen yang berpengaruh dalam penentuan harga.

Mengenai hal ini, Jawa Pos Radar Bromo sempat menghubungi kantor KJPP Asnawi di Jakarta selaku appraisal. Salah satu staf kemudian mengarahkan koran ini untuk menghubungi perwakilannya di Surabaya yang bernama Richard.

Namun, saat dihubungi, pria di ujung telepon yang bernama Richard, enggan memberikan penjelasan. Pria tersebut mengarahkan koran ini untuk menghubungi Asnawi melalui nomor telepon rumahnya. Sayangnya, Asnawi tidak bersedia menjelaskan tentang pengadaan tanah Kecamatan Panggungrejo.

“Maaf, saya tidak bisa menyampaikan. Itu merupakan dokumen rahasia milik appraisal. Tidak bisa disampaikan ke setiap orang,” katanya.

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pasuruan angkat bicara mengenai mekanisme appraisal. Proses appraisal diawali dengan proses lelang untuk menentukan pelaksananya. Pihak yang melakukan tahap lelang adalah yang membutuhkan tanah.

Koordinator pengadaan tanah BPN Kota Pasuruan Bibis Suhartono menjelaskan, dalam menentukan harga sebuah objek bangunan, appraisal melihat seluruh objek dan kualitasnya. Seperti, jenis dan kondisi tanah, kondisi bangunan, dan akses jalan. Sementara elevasi tanah, tidak terlalu berpengaruh.

Ia lantas merinci jika ada dua objek tanah, jika salah satu objek memiliki elevasi tanah yang lebih tinggi dari objek lainnya, maka tanah ini bisa lebih mahal daripada objek tanah yang elevasi atau cekungannya lebih rendah. Sebab, hal ini bergantung pada akses jalan.

“Kalau objek yang memiliki elevasi tanah yang tinggi itu berada di pinggir jalan, maka objek ini bisa lebih mahal daripada yang tidak memiliki elevasi, namun aksesnya lebih sulit,” jelasnya.

Terkait harga yang ditentukan dalam suatu objek merupakan kesepakatan antara dua belah pihak. Yakni, pelaksana appraisal dan penjual. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika nilai objek tersebut lebih tinggi dari harga wajar di lokasi tersebut.

“Kalau untuk kepentingan umum, sangat mungkin di atas harga pasar. Ini bergantung pada kesepakatan pihak yang terlibat,” ungkap Bibis. (riz/fun)