MUI Segera Ambil Sikap Terkait Padepokan Dimas Kanjeng

KRAKSAAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menyikapi serius soal perkembangan kegiatan di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Menindaklanjuti rapat koordinasi di Mapolres Probolinggo, Rabu ini (29/8), MUI Kabupaten Probolinggo akan menggelar rapat internal.

Dalam rapat ini, akan dibahas soal sikap dan langkah yang akan diambil MUI. Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo Yasin.

Ia mengaku, pihaknya sudah menyampaikan soal perkembangan terkait Padepokan Dimas Kanjeng dalam rapat koordinasi di Mapolres Probolinggo, Senin (27/8).

Hasil rapat koordinasi itu akan dibahas kembali dalam rapat internal MUI. “Besok pagi (hari ini) kami akan rapat internal pengurus MUI untuk menindaklanjuti rapat di Polres,” ujarnya (28/8).

Dalam rapat hari ini, kata Yasin, juga akan menentukan langkah dan sikap MUI terkait perkembangan Padepokan Dimas Kanjeng. Menurutnya, pihaknya menyikapi serius soal masih adanya kegiatan di Padepokan Dimas Kanjeng. Sebab, dari laporan MUI Kecamatan Gading, ternyata makin banyak pengikut padepokan yang datang dan tinggal di sana.

“Bahkan, tidak hanya tinggal di dalam Padepokan. Mereka juga tinggal dan ngontrak di rumah-rumah warga. Tentunya ini harus segera disikapi dengan serius,” ujarnya.

Sama seperti sebelumnya, Jawa Pos Radar Bromo juga berusaha mendapatkan keterangan dari pengurus Padepokan Dimas Kanjeng. Yakni, dengan menghubungi salah satu pengurus Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud. Namun, saat dihubungi melalui nomor selulernya yang bersangkutan tak merespons.

Diketahui, MUI Kabupaten Probolinggo kembali meminta Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, ditutup. Permintaan itu tak lepas dari kasus hukum yang menimpa pemiliknya, Taat Pribadi dan pengikutnya. Termasuk, sederet kontroversi yang melibatkan padepokan ini.

Permintaan menutup padepokan disampaikan MUI dalam rapat koordinasi tertutup di Mapolres Probolinggo, Senin (27/8). Pertimbangannya, keberadaan kegiatan Padepokan Dimas Kanjeng lebih banyak mudaratnya. Selain itu, diketahui adanya tindak pidana penipuan sampai dugaan penyimpangan ajaran di padepokan. Bahkan, pendiri Padepokan Dimas Kanjeng sudah ditahan dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Namun, masih belum dapat diputuskan, bagaimana sikap yang akan dilakukan terkait kegiatan di dalam Padepokan Dimas Kanjeng. Terkait permintaan MUI itu, pihak kepolisian menyatakan tergantung proses hukum.

Sebab, yayasan padepokan ini berdiri atas izin Kemenkum HAM. Sehingga, harus dilakukan sesuai prosedur dan juga oleh Kementerian. (mas/rud/mie)