Kantor DPRD Diluruk, Minta Dewan Korek Mark Up Pembangunan Kantor Kecamatan

PASURUAN – Ratusan massa melurug kantor DPRD Kota Pasuruan, Kamis pagi (23/8). Mereka menuntut agar dugaan kasus mark up lahan untuk kantor kecamatan Panggungrejo diusut tuntas. Selain itu, massa juga berharap agar dewan mempertajam fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, massa berangsur memadati Jalan Balaikota sejak pukul 9.30. beberapa diantaranya membawa bendera ormas. Selain itu, ada pula spanduk berisi tuntutan yang dibawa masing-masing demonstran. Sesampainya didepan kantor dewan, mereka langsung menyampaikan tuntutannya melalui orasi.

Koordinator Aksi, Lukman Hakim mengatakan temuan BPK terkait dengan pembebasan lahan kantor kecamatan Panggungrejo telah menjadi atensi publik. Untuk itu, ia berharap agar kinerja dewan lebih ditingkatkan.

“Kami meminta agar anggota dewan untuk mengawasi kinerja Pemkot Pasuruan. Kita tidak terima jika anggota dewan hanya kunjungan kerja ke luar, sedangkan persoalan di daerah masih banyak,” terangnya.

Selain itu, Lukman juga mendesak agar aparat penegak hukum bisa turun tangan dalam menindaklanjuti dugaan mark up kantor kecamatan tersebut. Sebab, ia mencurigai adanya penyimpangan yang terjadi sejak proses pengadaan lahan.

“Jadi mulai proses pengadaan lahan, pengurukan hingga pembangunan itu sudah bermasalah. Kami harap penegak hukum segera mengklarifikasinya. Karena meskipun sudah dilakukan pengembalian, tidak menghapus noda hukum yang sudah dilakukan,” jelasnya.

Selepas berorasi, sejumlah perwakilan massa kemudian memasuki kantor dewan untuk berdialog. Mereka kemudian dipertemukan dengan jajaran pimpinan dewan. Diantaranya yakni Ismail Marzuki Hasan, Pranoto, dan Imam Syahlawi.

Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan mengatakan, pihaknya akan menampung apa yang menjadi tuntutan massa tersebut. Akan tetapi, dewan juga akan melangkah sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Semua aspirasi kami tampung dan akan kami sampaikan dalam Paripurna ketiga nanti. Apa yang menjadi tugas legeslatif yang menjadi lembaga control eksekutif akan dimaksimalkan. Jadi saya harap masyarakat bisa mendukung kinerja kami, apa yang menjadi catatan itulah yang akan kami utamakan,” tandasnya. (tom/fun)