Lapak Liar di Pasar Baru Di-Deadline Dua Minggu

MAYANGAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta ada tindakan tegas pada lapak-lapak liar yang muncul di sekitar Pasar Baru. Tepatnya, di Jalan Praj. Siaman. DKUPP dan Satpol PP setempat pun diberi waktu dua minggu untuk menindak lapar liar ini.

“Kami minta pada DKUPP dan Satpol PP untuk tegas pada para pedagang yang membuka lapak di luar area TPS. Kami beri waktu dua minggu untuk menyelesaikan pedagang di luar TPS ini,” terang Agus Rianto, ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo dalam RDP, Kamis (16/8).

Komisi III sendiri mengetahui munculnya lapak liar ini setelah sidak ke Pasar Baru, Rabu (15/8). Mereka adalah pedagang Pasar Baru yang pindah ke Jalan Praj. Siaman. Padahal, mereka ini sudah disiapkan TPS. Alasannya, karena TPS mereka sepi. Sehingga, pedapatan menurun.

“Tidak ada alasan yang membenarkan pedagang untuk berjualan di luar TPS. Jika dibiarkan, khawatirnya setelah pasar selesai dibangun, mereka enggan pindah,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Samsul Arifin, anggota Komisi III yang lain. Menurutnya, pemkot harus tegas menindak pedagang yang berjualan di luar TPS.

“Kalau menurut saya, pedagang tidak menempati TPS karena ingin mengejar keuntungan yang lebih besar. Sebelum masuk ke los, mereka berharap bisa menghadang pembeli di luar TPS,” ujarnya.

Karena itu, Samsul minta Satpol PP dan DKUPP berkoordinasi untuk menata pedagang. “Jangan dibiarkan begitu saja. Mereka itu berjualan di luar karena keenakan mendapat keuntungan lebih besar. Malah yang repot adalah Pemkot nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DKUPP Kota Probolinggo Sugeng Ariyadi mengungkapkan, sejak 23 Juli, pasar sudah bersih dan pedagang sudah dipindahkan. “Namun, pedagang ini mendapat informasi dari media bahwa pasar batal dibangun. Sehingga, mereka panik. Akhirnya ada yang minta kembali ke dalam pasar,” ujarnya.

Di sisi lain, banyak pedagang mengeluh omzetnya menurun setelah dipindah ke TPS. Sehingga, mereka banyak yang berinisiatif tidak menempati TPS dan berjualan di luar.

Namun, Sugeng menegaskan, tidak ada tambahan lapak di luar TPS yang ada. “Tidak ada tambahan lagi di luar lapak yang sudah ada,” ujarnya.

Sedangkan, Kasatpol PP Agus Efendi menegaskan, tugas Satpol PP memang penertiban. “Namun, kami ingin ada kepastian dulu dari pihak pasar. Jika tidak ada kepastian, kami tidak berani menindak pedagang yang membuka lapak liar,” ujarnya.

Kepastian yang dimaksud yaitu, apakah tambahan lapak pedagang di luar TPS memang boleh dilakukan. Jika boleh, pihaknya tidak bisa menindak. (put/hn)