Serapan Anggaran Rendah, FPKB Sarankan Copot Pimpinan OPD

MAYANGAN – FPKB memberikan sorotan tajam terhadap OPD yang punya serapan anggaran rendah. Tidak hanya menyoroti, FPKB menyarankan Pemkot Probolinggo mencopot pimpinan OPD yang bersangkutan.

Sorotan ini disampaikan FPKB saat menyampaikan pandangan umum (PU) fraksi, Kamis (2/8) membahas Pertanggung Jawaban APBD 2017 Kota Probolinggo. Saat itu APKB melalui juru bicaranya Abdul Azis menyoroti serapan anggaran sejumlah OPD yang rendah.

“Masih ada OPD dengan kinerja buruk, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Dengan anggaran sebesar Rp 27 Miliar hanya terealisasi Rp 8 miliar atau hanya 31,07 persen,” katanya.

Ketua Komisi I ini bahkan menilai, institusi ini hanya mampu menyerap anggaran belanja pegawai yang tidak membutuhkan pemikiran dan inovasi program yang rumit. FPKB pun menilai, pimpinan OPD seperti ini tidak berprestasi.

Sehingga, FPKB menyarankan pada Pemkot Probolinggo untuk menerapkan sistem reward and punishment bagi pimpinan OPD seperti ini. Bahkan, jika perlu mengganti pimpinan OPD yang dimaksud.

“Untuk mengatasi OPD yang tidak produktif dan tidak berprestasi, FPKB minta Wali Kota menerapkan sistem reward and punishment sebagai alat motivasi bagi pimpinan ASN. Bagi pimpinan ASN yang tidak berprestasi, konsekuensinya dicopot dari jabatan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Probolinggo Agus Rudianto Ghaffur mengungkapkan, OPD-OPD dengan serapan anggaran rendah memang perlu ada perhatian khusus. Terutama mengetahui, apa saja yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran.

“Terkait persoalan perempuan dan anak, ini sebenarnya isu yang strategis. Dalam pembahasan di KUA PPAS perubahan maupun APBD, kami akan mengajukan usulan-usulan agar serapan di OPD ini bisa maksimal,” ujarnya.

Sementara itu dr Bambang Agus Suwignyo, Sekda Kota Probolinggo menyebut, evaluasi penyerapan anggaran sudah berkali-kali dilakukan. “Warning atau peringatan juga sudah kami sampaikan. Kami sedang mengevaluasi sejauh mana kerjasama tim di OPD tersebut,” ujarnya.

Terutama sinkronisasi antara perintah atasan kepada bawahan. “Tentunya perintah atasan ini akan dilihat seperti apa. Ini yang sedang kami evaluasi. Jika penyerapan tetap kurang memang layak untuk diganti,” ujarnya.

Namun mantan Direktur RSUD dr Moch Saleh ini juga akan melihat pokok persoalan serapan anggaran di OPD dengan serapan tidak maksimal. “Apa ini terbentur anggaran dari pusat. Sehingga mereka harus menunggu juklak juknis yang tidak turun-turun. Ini bisa menjadi penyebab penyerapan tidak maksimal,” ujarnya.

Agus lantas mencontohkan Disdikpora. Di sini, penyerapan anggaran kerap harus menunggu juknis. Padahal juknis dari Kementrian Pendidikan kerap telat turunnya. (put/hn/mie)