Ternyata Ada Ribuan Pemilih Gunakan e-KTP saat Pilgub, Terbanyak di Kecamatan Ini

PASURUAN – Ribuan pemilih dalam Pilgub Jatim di Kota Pasuruan masih menggunakan e-KTP untuk mencoblos. Pasalnya, mereka memiliki hak pilih, namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) saat itu. Untuk itu, sebanyak 1.023 pemilih tersebut saat ini telah dihimpun dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pasuruan saat ini sedang dalam tahap pendataan DPS. Data yang masuk sejauh ini berjumlah 142.751 yang tersebar di empat kecamatan. Rinciannya, pemilih laki-laki berjumlah 70.192 dan perempuan berjumlah 72.559.

Komisioner Divisi Sosialisasi dan Parmas KPU Kota Pasuruan Mulyadi mengatakan, saat Pilgub Jatim lalu, sebanyak 1.023 pemilih yang mencoblos dengan e-KTP itu tersebar di 247 TPS. “Di empat kecamatan ada. Namun yang tertinggi di Purworejo dengan jumlah 344 pemilih. Padahal, perlakuan pemilih yang masuk DPT dengan yang menggunakan e KTP juga berbeda,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Pasuruan A Sofyan Sauri mengatakan, saat ini pihaknya terus memutakhirkan data pemilih. Menurutnya, jumlah pemilih dalam Pemilu 2019 mendatang memang bertambah.

“Dalam DPS ada 2.767 pemilih pemula yang ditambahkan. Sehingga, jumlah DPS sebanyak 142.275. Seiring dengan proses perbaikan didapatkan pemilih baru sebanyak 1.310 pemilih,” urainya.

Namun, tak semua pemilih baru itu masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP). Sebab, ada 834 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Maka dari itu, jumlah DPSHP saat ini sebanyak 142.751 pemilih. Sofyan menegaskan pihaknya akan terus memutakhirkan data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Agustus mendatang.

“PPS terus bekerja untuk mengakomodir warga yang belum masuk dalam daftar pemilih,” tandasnya. KPU berharap peran serta masyarakat untuk melihat pengumuman yang ditempel per tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus. Jika ada salah satu anggota keluarga, tetangganya yang belum masuk, bisa dimasukkan ke dalam daftar.

Tak hanya itu, KPU bekerja sama dengan Dispendukcapil, misalnya ketika ada masukan dari masyarakat terkait kesalahan pada nomor KK atau NIK. Sementara ini, KPU masih terus berupaya memperbaiki data yang masuk, pengaduan dari masyarakat juga dapat diterima di KPU. (tom/fun)


Gambar adalah ilustrasi (dok. jawa pos radar bromo)