PBB di Kabupaten Pasuruan Baru Tercapai 38 Persen, Padahal Targetnya Segini

PURWOREJO – Sampai semester pertama atau akhir Juni 2018, penerimaan retribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) baru Rp 25,5 miliar. Jumlah tersebut sekitar 38,65 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 66 miliar.

Padahal, 31 Agustus nanti merupakan deadline pembayaran retribusi (PBB-P2). Artinya, kurang sebulan lagi deadline pembayaran PBB-P2 ini berlangsung.

Mokhammad Syafi’i, Kabid Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan mengakui, penerimaan PBB memang tergolong minim. Bahkan, sampai pertengahan tahun, belum tercapai separo target.

“Ini, lantaran kami baru menyebarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada Maret kemarin. Jadi, baru sekitar empat bulan pembayaran PBB dilakukan,” jelasnya.

Dikatakan, pembayaran PBB memang di deadline 31 Agustus. Melihat tren di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat cenderung membayar menjelang deadline.

Sehingga, pada akhir Juli sampai Agustus mendatang, dipastikan pembayaran baru tinggi. Bahkan, puncaknya pada minggu-minggu akhir Agustus mendatang.

Setelah itu, jika ada Wajib Pajak (WP) yang belum membayar PBB sampai deadline, maka WP akan dikenakan denda 2 persen per bulannya. Jika tidak juga membayar, denda ini bertambah terus, sampai dua tahun mendatang.

“Prediksi kami pada akhir Agustus pembayaran bisa 70-80 persen. Karena melihat tren pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat cenderung membayar saat menjelang deadline,” jelasnya.

Sampai saat ini, tercatat hanya Kecamatan Tosari dan Lekok yang pembayaran PBB-nya lunas 100 persen. BKD Kabupaten Pasuruan pun berupaya menggenjot pembayaran PBB. Caranya, melakukan monitoring berkala. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk mengimbau WP segera melunasi PBB-nya.

Selain itu, mendorong pemerintahan desa dan kelurahan ikut aktif menyosialisasikan pembayaran. BKD juga program jemput bola dan operasi sisir. Ini, dilakukan agar masyarakat lebih mudah membayar PBB. Mereka tidak harus datang ke kantor desa ataupun ke kantor BKD. (eka/hn/fun)


PADAT: Bangunan di kawasan Pandaan. Bangunan yang dikenai pajak juga memberi masukan pendapatan untuk Pemkab Pasuruan guna membangun daerah. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)