Rabu, 14 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Pasuruan

Tagih Underpass di Tol Gempas, Warga Sadengrejo Lurug Pemkab

Kamis, 01 Nov 2018 20:55 | editor : Muhammad Fahmi

MINTA DIUBAH: Warga Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, kemarin (31/10). Mereka menuntut perubahan jembatan layang (flyover) menjadi underpass.

MINTA DIUBAH: Warga Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan, kemarin (31/10). Mereka menuntut perubahan jembatan layang (flyover) menjadi underpass. (Erri Kartika/ Radar Bromo)

PURWOREJO–Pengerjaan jalan tol Gempol – Pasuruan (Gempas) seksi IIIB (Karangpandan – Rejoso) yang melewati Desa Sadengrejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dikeluhkan warga setempat. Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak) asal Desa Sadengrejo pun melurug Kantor Pemkab Pasuruan, Rabu (31/10). 

Mereka mengeluhkan jalan yang rusak selama adanya pengerjaan jalan tol. Belum lagi jalanan jadi berdebu akibat material yang diangkut untuk pengerjaan tol. Selain itu, warga juga minta perubahan model jembatan di jalan tol.

Massa yang berjumlah sekitar 30 orang itu melurug kantor Pemkab Pasuruan pukul 09.13. Sampai di sana, mereka berorasi. Namun, hanya 30 menit. 

Keluhan mereka langsung direspons Asisten II Pemkab Pasuruan H.M Soeharto dan Kepala Bangkesbangpol Zainuddin. Dua pejabat ini menemui massa yang berorasi. 

Selama aksi, warga membawa poster bernada protes dan melakukan orasi di depan pintu masuk Kantor Pemkab Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk, Kota Pasuruan. Hudan Dardiri, selaku koordinator aksi mengatakan kecewa lantaran permintaan warga agar mengubah jembatan layang (flyover) menjadi underpass atau jembatan di bawah ternyata tidak ditanggapi. 

“Saat tol sudah mulai dibangun, kami protes agar diubah. Ternyata tidak diubah. Bahkan, berkali-kali kami protes, tapi tidak digubris,” jelasnya. 

Warga juga mengeluhkan jalan yang rusak dan berdebu selama pengerjaan tol Gempas seksi IIIB ini. Debu membuat warga sekitar terganggu. Sementara pengguna jalan sering ada yang jatuh saat melewati jalan yang rusak. 

Asisten II Pemkab Pasuruan H.M Soeharto mengatakan, menerima aspirasi warga dan akan meneruskannya ke pihak yang berwenang. “Sebab, mengubah jembatan layang menjadi underpass itu bukan wewenang pemkab. Jadi, kami akan meneruskan ke Pemerintah Pusat. Sebab, jalan tol merupakan proyek strategis nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Gempas Yulianto Puguh Setyawan menegaskan, perubahan teknis jalan merupakan wewenang BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Pusat. Sementara daerah, tidak punya wewenang untuk mengubah atau menjawab hal teknis berkaitan dengan jalan tol.

“Saat ini untuk pembangunan jembatan flyover sedang berjalan. Namun, terkait teknis dan wewenang itu hak dari BPJT,” pungkasnya.

Setelah melurug Pemkab Pasuruan, warga kemudian meneruskan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci, Bangil. Di DPRD, Sekretaris Komisi III DPRD Eko Suyono menyarankan agar pihak tol membangun overpass dan underpass. 

"Jadi, overpass tetap digarap. Ditambahkan pembangunan underpass sesuai permintaan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Pimpro Tol Gempas Mulyono menegaskan, pihaknya hanya menerima gambar dari Kementerian PU. “Apa yang dikerjakan di sini, sesuai dengan apa yang ada di gambar. Sehingga, kalau ada perubahan-perubahan kami sampaikan dulu ke pusat,” terangnya. 

(br/eka/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia