Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Bangil

Belasan Peraturan Daerah Akhirnya Disahkan, Ini Diantaranya

Sabtu, 28 Jul 2018 11:30 | editor : Fandi Armanto

rapat, paripurna, dprd, dewan, wakil rakyat

KUORUM: Suasana rapat paripurna pengesahan perda di gedung DPRD di Raci, Jumat (27/7). Sedikitnya, 34 dari 50 anggota dewan dalam rapat tersebut. (Iwan Andrik/Radar Bromo)

BANGIL - Belasan raperda non APBD disahkan Jumat (27/7). Pengesahan perda-perda tersebut, berbarengan dengan pengesahan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Sedikitnya, ada 13 raperda non APBD yang disahkan. Selain retribusi dan pelayanan kesehatan pada RSUD Grati, ada beberapa perda lain yang ikut disahkan. Diantaranya, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Kesehatan Lingkungan; Penyelenggaraan Kearsipan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; serta Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Selain itu, ada pula Perda tentang Badan Usaha Milik Desa; Kerja Sama Antardesa; Penyelenggaraan Perumahan; Cagar Budaya; Pelestarian Seni dan Budaya; serta Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, pengesahan raperda-raperda tersebut diikuti segelintir anggota dewan. Kursi-kursi legislatif tampak melompong. Sebagian besar dari mereka, memilih untuk tidak mengikuti sidang lantaran mengurus berkas pen-caleg-an.

Meski begitu, pelaksanaan sidang pengesahaan tetap berjalan. Karena dianggap paripurna tersebut telah memenuhi kuorum. “Berdasarkan daftar hadir yang ada, jumlah anggota yang hadir dari 49 orang sebanyak 34 orang. Dengan begitu, rapat dinyatakan memenuhi kuorum,” kata Sudiono Fauzan, ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka jalannya sidang.

Dion –sapaannya- menguraikan, selain Raperda Pelaksanaan Pertangungjawaban APBD 2017 serta Retribusi dan Pelayanan RSUD Grati, merupakan perda yang sudah dikonsultasikan ke Pemprov. Kedua belas raperda tersebut, telah dibahas oleh eksekutif dan legislatif melalui pansus serta telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang difasilitasi Pemprov.

“Jadi, 12 raperda tersebut sudah dibahas lebih dulu. Namun, pengesahannya baru bisa dilakukan sekarang. Berbarengan dengan retribusi pelayanan rumah sakit dan pertanggungjawaban APBD 2017,” bebernya.

Plh Bupati Pasuruan Agus Sutiadji berharap, raperda yang disahkan menjadi perda tersebut bisa diaplikasikan dan dapat dijalankan dengan efektif. Sehingga, membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

“Harapan kami, kerja sama eksekutif dengan legislatif yang selama ini terjalin dengan baik, senantiasa dapat ditingkatkan. Sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.

(br/one/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia