Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Hukum & Kriminal

Sudah Divonis, PNS di Pemkot Pasuruan Ini Tinggal Tunggu Pemecatan

Sabtu, 28 Jul 2018 07:30 | editor : Fandi Armanto

erdeny dinarta, korupsi eks lahan bengkok

SUDAH DIVONIS: Erdeny Dinarta, PNS di Pemkot Pasuruan yang sudah dijatuhi vonis putusan akibat korupsi. (Dok. Radar Bromo)

PANGGUNGREJO - Daftar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Pasuruan yang tersandung kasus korupsi dan terancam pemecatan, bisa bertambah. Ini, setelah perkara sewa lahan bengkok yang menetapkan Erdeny Dinarta sebagai terdakwa, kini sudah berkekuatan hukum tetap.

Jika merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di pasal 87 ayat 4 huruf b mengatur, bahwa PNS bisa diberhentikan tidak hormat karena dihukum penjara. Terlebih jika perkaranya melakukan tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Lebih khusus pada perkara korupsi.

Kasus korupsi sewa lahan bengkok yang melibatkan Erdeny Dinarta sudah dinyatakan inkracht oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Namun, untuk proses pemberhentiannya sebagai ASN, masih menunggu salinan putusan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pasuruan Muhammad Fakih mengungkapkan, Pemkot belum menerima salinan putusan inkracht dari PN Surabaya. Sehingga, Erdeny Dinarta masih menerima haknya sebagai ASN Pemkot Pasuruan.

“Saya belum menerima salinan putusan dari PN. Yang jelas, Erdeny masih berstatus ASN. Ia juga masih menerima gaji pokok maupun tunjangan setiap bulannya,” katanya.

Fakih memastikan, jika salinan putusan inkracht sudah diterima oleh Pemkot, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya, hal ini dengan melibatkan tim indisipliner Pemkot.

“Saya belum bisa bicara soal pemecatannya sekarang. Sebab, salinan putusannya belum kami terima. Yang jelas, pasti kami proses,” terang Fakih.

Pemecatan ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan sendiri, bukan hal pertama. Sebelumnya, sudah ada dua PNS yang diproses pemberhentian tidak hormat. Yakni, Giri Prayogo, eks kepala Dinsosnakertrans (sekarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Satu lagi adalah Isnardi, eks kepala SMPN 11 Kota Pasuruan.

Seperti diketahui, pengusutan kasus korupsi sewa lahan bengkok ini bermula saat Kejari Kota Pasuruan mendapatkan laporan terkait indikasi tindak pidana korupsi pada program pemanfaatan eks bengkok di Dispertan. Program pemanfaatan ini berupa program pemanfaatn lahan bengkok milik Pemkot Pasuruan untuk petani.

Lahan yang dimanfaatkan seluas 163 hektare. Pengelolanya adalah Kelompok Buruh Tani (KBT) bentukan Dispertan. Namun, dalam kurun waktu 2012-2015, uang sewa tidak disetorkan. Selain itu, penyidik menemukan pengelolaan lahan eks bengkok seluas 21 hektare ini dikelola Dispertan, seharusnya KBT.

(br/riz/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia