Senin, 19 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Kraksaan

Dianggarkan Rp 20 M, Tagihan PJU Kabupaten Probolinggo Tembus Rp 28 M

Sabtu, 28 Jul 2018 10:00 | editor : Muhammad Fahmi

penerangan jalan umum

MAHAL: PJU di Kraksaan. Setahun, tagihan listrik PJU tembus Rp 28 M (Jamaludin/Radar Bromo)

KRAKSAAN - Tagihan rekening listrik untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Probolinggo membengkak. Tahun ini tagihan rekening listrik PJU dalam setahun diproyeksikan mencapai sekitar Rp 28 miliar. Dengan asumsi, tagihan listrik PJU sejak Januari 2018 sampai Juni sudah tembus sekitar Rp 14 miliar.

Sedangkan, melalui APBD 2018, Pemkab baru mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Sehingga, duit untuk membayar tagihan listrik itu masih kurang sekitar Rp 8 miliar. Kekurangan ini rencananya akan dialokasikan melalui P-APBD (Perubahan APBD) 2018.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Doddy Baskoro menampik masih tingginya beban tagihan rekening listrik PJU. Ia mengaku, pihaknya hanya berwewenang membayar tagihan itu dan berusaha menekannya.

“Dishub itu hanya bertugas membayar tagihan dari PLN. Kenapa kok muncul segitu, itu PLN. Dishub hanya dititipi untuk membayar tagihan itu,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bromo (27/7).

Doddy mengaku tidak ingin pembayaran tagihan listrik PJU telat. Sebab, PLN saat ini cukup ketat dan bisa diputus saat itu juga jika pembayarannya telat. “Saat ini dihitung, setahun tagihan listrik PJU sekitar 28 miliar. Karena per bulan sekitar Rp 2,3 miliar sampai Rp 2,4 miliar,” ujarnya.

Disinggung soal masih tingginya tagihan listrik PJU, sedangkan Pemkab telah mengalokasikan anggaran tiap tahunnya untuk meterisasi, Doddy mengatakan, upaya menekan tagihan listrik PJU sudah berhasil. Terbukti, nilai tagihan PJU tahun ini sama dengan tahun kemarin. Sedangkan, tahun-tahun sebelumnya tagihan PJU setiap tahunnya selalu naik.

“Rata-rata kenaikan tagihan listrik PJU setiap tiga bulan sekali. Karena kenaikan tarif listrik yang membuat tagihan PJU juga naik. Kami melalui program meterisasi sudah berusaha menekan tagihan listrik PJU. Terbukti, tagihan setiap bulannya tahun ini hampir sama dengan tahun kemarin,” jelasnya.

Terpisah, Ganeral Manager Rayon PLN Probolinggo Fajar Rio mengaku tidak mengetahui nilai tagihan listrik PJU di Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, sistem perhitungan biaya tagihan listrik PJU menggunakan sistem jam menyala.

Dimana, seluruh titik PJU dipukul rata menyala selama 12 jam mulai pukul 18.00 sampai pukul 06.00. Jika ada PJU yang mati lampu, itu menjadi risiko pemerintah daerah.

“Pemerintah harus segera melakukan validasi dan memberlakukan meterisasi di tiap kecamatan atau titik. Namun, program meterisasi dengan validasi itu butuh proses dan tahapan,” ujarnya.

(br/mas/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia