Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Politik

Ssttt, Ada Terpidana Kasus Suap Nyaleg di KPU Kota Pasuruan

Selasa, 24 Jul 2018 09:30 | editor : Fandi Armanto

pileg, pemilu legislatif, 2019, pemilu

Ilustrasi (Dok. Radar Bromo)

PASURUAN - Masih ingat dengan Agustina Amprawati? Perempuan yang pernah tersandung kasus suap pada 13 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pasuruan, itu kini kembali maju lewat Partai Berkarya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, Agustina Amprawati tercatat dalam daftar nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Kota Pasuruan. Ia maju dari Partai Berkarya di dapil 3 Purworejo.

Ketua KPU Kota Pasuruan Fuad Fatoni membenarkan bahwa Agustina merupakan salah satu dari sebanyak 19 bakal caleg yang didaftarkan Partai Berkarya. “Memang benar ada nama Agustina Amprawati. Dalam verifikasi, ia belum melengkapi dokumen pendaftarannya. Terutama SKCK, maka otomatis surat keterangan dari pengadilan juga tidak ada,” katanya.

Fuad menyebut, pihaknya telah menyampaikan hasil verifikasi kepada semua parpol. Harapannya, semua parpol yang masih memiliki dokumen kurang, dapat segera melengkapinya. Sebab, batas akhir penyampaian perbaikan itu berakhir pada 31 Juli mendatang.

“Jika hasil perbaikan tidak lengkap, maka akan langsung dicoret,” tegas Fuad. Namun, soal Agustina yang pernah terlibat kasus suap dan disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Fuad memiliki pendapat lain. Menurutnya, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi untuk dapat mencoret nama bakal caleg yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pertama, sudah diputus sebagai terpidana dan telah menjalani hukuman. “Karena dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ada klausul yang menyebutkan mantan napi harus menyertai surat keterangan dari lapas yang menyatakan dirinya telah menjalani hukuman pidana,” jelasnya.

Kedua, harus ada salinan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Ketiga, mengemukakan pernyataan bahwa dirinya telah menjalani masa pidana kepada publik dalam bentuk pengumuman di media. Keempat, menyertakan surat pernyataan dari pemimpin redaksi media dimana pengumuman itu dipasang.

“Selama belum menjalani pidana, sekalipun pidana korupsi, kami belum dapat memutuskan bakal caleg itu dicoret. Sebab, kami juga harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam bertindak,” papar Fuad.

Terpisah, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan Siswono menyatakan bahwa Agustina telah menyandang status terpidana. “Sidang vonisnya digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, 2016 silam. Agustina divonis dengan hukuman pidana 1 tahun penjara. Perkaranya pun sudah dinyatakan inkracht lantaran tak ada upaya hukum yang diajukan,” terangnya.

Ironisnya, Kejari Pasuruan hingga saat ini belum dapat melakukan eksekusi terhadap Agustina. Alasannya, tidak ada salinan putusan resmi dari Pengadilan Tipikor Surabaya. Siswono menegaskan, pihaknya dapat mengeksekusi seorang terpidana hanya berdasarkan salinan putusan tersebut. Selebihnya, tak ada upaya lain yang dapat dilakukan.

“Dasar kami hanya P48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Red). Kami sudah memintanya ke Pengadilan Tipikor. Sudah empat kali kami berkirim surat resmi soal itu. Tapi, hingga saat ini belum ada jawaban. Kami akan kembali menyurati Pengadilan Tipikor bulan depan,” jelas Siswono.

Di sisi lain, Ketua Partai Berkarya Kota Pasuruan Muhammad Roemlatif angkat bicara. Dengan tegas, pria yang akrab disapa Bang Rum itu menyatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh KPU. Termasuk soal larangan bakal caleg yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan anak.

“Sebelum mendaftar, Tina sempat saya tanya soal kasusnya yang lalu. Ia menjawab sudah selesai. Nah, kami kan tidak punya alasan untuk menolaknya. Dengan catatan, dia mampu memenuhi semua persyaratan termasuk SKCK dan surat keterangan dari pengadilan. Akhirnya, prosesnya berjalan dan saya terima dengan tangan terbuka,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai dokumen SKCK dan surat keterangan dari pengadilan milik Agustina yang belum lengkap, Rum menjawabnya dengan santai. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Pasuruan terkait hal itu.

“Dokumen yang belum lengkap sedang diurus. Seandainya Tina terindikasi terlibat kasus korupsi, kami pun menerimanya jika KPU harus mencoretnya. Kami sudah mengantisipasi hal terburuk yang akan terjadi. Dan, itu saya yakin tidak akan mempengaruhi bacaleg lain di Berkarya,” pungkas Rum.

Untuk diketahui, Agustina Amprawati maju sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pileg 2014. Kala itu, ia terjerat kasus penyuapan kepada 13 anggota PPK. Semula, suap yang dilakukan Agustina itu dilakukan agar dapat membantunya dalam perolehan suara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, suara yang diraup Agustina tak mencukupi untuk mengantarkannya sebagai anggota dewan.

Kekecewaan Agustina berujung pada laporannya ke Gakkumdu soal penyuapan tersebut. Agustina dan 13 ketua serta anggota PPK, kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Kota. Hingga akhirnya, Kejari Pasuruan menaikkan kasus itu dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Hanya saja, belum ada keterangan yang disampaikan oleh Agustina seiring pencalonan dirinya tersebut, dihubungi melalui ponselnya, tidak ada jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirim media ini juga belum dibalas.

(br/tom/fun/fun/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia