Senin, 19 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Bangil

Warga Kedungringin Lurug Dewan, Gerah Pencemaran Sungai Wrati

Selasa, 24 Jul 2018 10:00 | editor : Fandi Armanto

warga wadul dewan terkait pencemaran sungai

WADUL DEWAN: Perwakilan warga Desa Kedungringin ketika ditemui anggota DPRD di gedung dewan. Mereka berkeluh kesah dengan kondisi sungai Wrati yang tercemar limbah. (Iwan Andrik/Radar Bromo)

BANGIL - Pencemaran Sungai Wrati, membuat warga Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, berkeluh kesah. Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan (23/7) untuk menyampaikan pencemaran tersebut.

Harapannya, agar ada penindakan sehingga pembuangan limbah ke sungai diakhiri. Menurut Hendry Sulfianto, salah satu warga mengaku, sungai Wrati saat ini sangat memprihatinkan. Airnya keruh serta sangat tidak layak untuk kebutuhan pengairan.

"Sungai Wrati sudah tercemar. Baunya anyir dan sudah tak layak untuk mengairi sawah," keluh Hendry.

Menurut Hendry, pencemaran sungai Wrati berlangsung lama. Kondisi itu terjadi setelah banyaknya pabrik yang membuang limbah di aliran sungai setempat. Pabrik-pabrik tersebut tidak hanya berada di kawasan Kedungringin. Karena juga berada di Wonokoyo serta Gununggangsir, Kecamatan Beji.

Tercemarnya sungai Wrati bukan hanya bisa dicium dari baunya yang anyir. Tetapi, juga dari warnanya yang gelap. Dampaknya, petani tak bisa memanfaatkan sungai setempat untuk mengairi sawahnya. Karena air sungai setempat, membuat padi yang ditanam mati.

Pihaknya berharap ada solusi dari pemerintah terkait pencemaran sungai Wrati. Penindakan terhadap perusahaan pembuang limbah sangat diperlukan agar memberi efek jera.

"Kami tidak minta kompensasi. Hanya menginginkan kondisi sungai bersih seperti semula," tandasnya.

Kepala DLH Kabupaten Pasuruan Muchaimin menyampaikan, pihaknya telah mengerahkan petugas untuk melakukan pemantauan. Pihaknya masih melakukan penelusuran pabrik-pabrik yang diduga melakukan pembuangan sampah di sungai setempat. "Kami masih melakukan penelusuran," tandas dia.

Ia menambahkan, bakal melakukan paksaan pemerintah. Sehingga, penghentian sementara produksi bisa dilakukan seandainya perbaikan penbuangan limbah belum dilakukan.

"Bila tidak, bisa kami tindak lebih keras. Yakni, dengan laporan ke gakkumdu KLH supaya ada penindakan. Bukan hanya denda, tetapi ancaman pidana juga ada," bebernya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Rusdi Sutejo bakal mengagendakan untuk hearing lanjutan. Rencananya, pihak-pihak perusahaan akan diundang untuk membicarakan persoalan ini.

(br/one/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia