Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Liputan Khusus
Geliat Prostitusi di Kabupaten Probolinggo (3)

Fantastis, Jumlah PSK Terjangkit HIV/AIDS Capai 115 Orang

Sabtu, 31 Mar 2018 12:00 | editor : Radfan Faisal

hiv, aids, penyakit

ILUSTRASI (Dok. JawaPos.Com)

PROBOLINGGO - Belum ada angka resmi berapa jumlah PSK yang beroperasi di Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, sebagian PSK yang menjajakan diri merupakan warga luar kabupaten. Mulai dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, hingga ada yang berasal dari Situbondo dan Bondowoso.

Namun, jika menilik angka penderita HIV/AIDS dengan latar belakang PSK, jumlahnya cukup fantastis. Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, tercatat ada 115 PSK yang positif terjangkit HIV/AIDS. Tentu, jumlah keseluruhan PSK yang beroperasi bisa di atas angka tersebut.

Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo Shodiq Tjahjono mengatakan, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo memang cukup tinggi. Hingga akhir 2017 lalu, tercatat ada 1.551 penderita.

Shodiq –sapaan akrabnya – membenarkan jika salah satu penyebaran HIV/AIDS paling ampuh yakni melalui prostitusi. PSK yang terjangkit HIV/AIDS otomatis menulari pria hidung belang yang memakai jasanya. Ironisnya, pelanggan yang sudah menikah, otomatis bakal menularkan virus itu pada istrinya.

“Karena itu, angka penderita HIV/AIDS yang berlatar belakang ibu rumah tangga juga tinggi. Bahkan, perbandingannya dengan pria hampir sama. Yaitu 44,4 persen diderita perempuan dan 55,6 persen diderita laki-laki,” terangnya.

Lebih dari itu, Shodiq mengaku penanganan pada penderita HIV/AIDS sudah dipusatkan di rumah sakit maupun puskesmas. Setidaknya, ada tujuh pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas terapi antiretroviral atau ARV.

Di antaranya, RSUD Waluyo Jati Kraksaan, RSUD Tongas, Puskesmas Paiton, Puskesmas Kraksaan, Puskesmas Condong, Puskesmas Leces, dan Puskesmas Lumbang. “Kalau pengecekan atau tes HIV, bisa dilakukan di semua puskesmas. Tetapi, untuk pemberian ARV itu dilakukan di tujuh tempat,” ujarnya.

Itu sebabnya, Dinkes tak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. Selama ini, ada dana bantuan dari luar negeri yaitu Global Fund Komponen AIDS Fase NFMc. Nilai anggarannya tidak terlalu besar. Yakni, sekitar Rp 200 juta untuk tiga tahun.

“Dana bantuan dari luar itu untuk kegiatan pencarian kasus HIV dan sosialisasi. Kalau dari APBD, tidak ada anggaran khusus ODHA,” terangnya.

(br/mas/rf/rf/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia