Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon-featured
Hukum & Kriminal

Duh, Visum et Repertum di RSUD Bangil Ditarik Ratusan Ribu

Selasa, 12 Dec 2017 09:55 | editor : Muhammad Fahmi

visum, visum et repertum, korban kekerasan, lpa

MENGADU: Dari kiri, Wahyudi Tri Wuryanto, wakil ketua bagian advokasi LPA Pasuruan; DL, 15; Daniel Effendi, wakil ketua umum LPA Pasuruan, dan TA, 17, korban kekerasan saat bertemu anggota DPRD di Raci, Bangil. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

BANGIL - Penghapusan program Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Pemkab Pasuruan, berdampak besar terhadap pengajuan Visum et Repertum (VeR). Pasalnya, pengajuan visum tersebut kini dikenai biaya.

Biayanya mencapai Rp 425 ribu. Padahal, kebanyakan yang mengajukan VeR adalah warga tidak mampu. Keluhan tersebut diungkapkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pasuruan, Women Crisis Centre (WCC) Kamalalita Pasuruan, serta korban dan keluarganya.

Mereka mengadukan kondisi tersebut pada DPRD Kabupaten Pasuruan. Menurut Wahyudi Tri Wuryanto, wakil ketua bagian advokasi LPA Pasuruan, selama 2 tahun pendampingan korban kekerasan seksual, pengenaan VeR di RSUD Bangil tidak dikenai biaya.

Karena, VeR bisa dialokasikan melalui program SKTM. Namun, kini permohonan VeR di RSUD Bangil dipungut biaya.

“Kami ini bukanlah lembaga profit. Kami mengandalkan donatur untuk melakukan pendampingan,” kata Wahyudi. Ia menambahkan, pengenaan biaya VeR itu jelas memberatkan lembaganya. Apalagi, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidaklah sedikit.

Sepanjang tahun 2015 hingga 2016, terdapat sebanyak 107 kasus. Sementara tahun ini, kasus yang ditangani LPA Pasuruan sudah mencapai 62 kasus.

“Kalau kasus demi kasus harus dikenakan biaya, kami jelas akan kesulitan,” beber pentolan lembaga yang didirikan akhir 2015 itu.

Karena itulah, pihaknya berharap adanya solusi dari legislatif dan pemkab. Supaya, VeR tersebut bisa kembali gratis. Sehingga, tidak membebani masyarakat yang sejatinya sudah menjadi korban kekerasan baik psikis maupun fisik.

Hal senada disampaikan Daniel Effendi, wakil ketua umum LPA Pasuruan. Beban korban kekerasan sangat berat. Selain beban psikologi, fisik, dan terakhir juga finansial.

“Kami sangat-sangat miris dengan kondisi ini. Mereka ini yang menjadi korban kekerasan, untuk lapor saja sudah berat karena menanggung malu,” jelentrehnya.

“Dan sekarang, ditambah dengan beban visum yang harus mereka bayar. Kami khawatir, kasus kekerasan anak makin merajalela, lantaran banyak orang tua yang enggan melapor,” imbuh dia.

Untuk itulah, pihaknya berharap adanya kebijakan dari legislatif dan eksekutif. Supaya, ada penggratisan kembali atas visum tersebut.

“Anak-anak ini sudah menjadi korban kekerasan seksual. Jangan sampai ditambah dengan menjadi korban pembayaran,” harap dia.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Shobih Asrori mengakui kecolongan. Pasalnya, persoalan ini tak pernah dibahas. “Selama ini kan visum tersebut dikover SKTM. Sayangnya, program ini dihapus. Sehingga, kami luput untuk membahas masalah pengkoveran visum tersebut,” papar dia.

Penggratisan layanan tersebut, juga diharapkan oleh WCC. Karena untuk biaya psikologis, tergolong mahal. Apalagi, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Ia mencatat, ada 120 kasus yang terlapor sepanjang 2016. Sementara tahun ini, ada 35 kasus.

“Kami pelayanan psikologis juga gratis. Karena biayanya di luar cukup mahal. Bisa Rp 300 ribu per jam,” tutur Rani Nurul Hidayati, direktur WCC Pasuruan.

Humas RSUD Bangil, Ghozali menegaskan, jika RSUD Bangil siap menggratiskan VeR. Memang sempat ada tagihan, lantaran adanya penghapusan SKTM. “Tapi kami siap untuk menggratiskan visum itu ke depannya,” tambahnya.

Ia menyampaikan, penggratisan itu dilakukan dengan cara pendanaan visum yang dilakukan dari anggaran BLUD. Sambil menunggu regulasi untuk payung hukum, sementara dananya akan diambilkan dari BLUD.

(br/one/mie/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia