Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Bangil

PNS, TNI, Polri dan Tomas Tak Wajib Buat Rekomendasi Umrah

Rabu, 18 Oct 2017 11:15 | editor : Fandi Armanto

Kemenag, umrah, haji

LENGANG: Suasana pelayanan haji dan umrah di kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/10). (Erri Kartika/Jawa Pos Radar Bromo)

PASURUAN - Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan bagi siapapun yang hendak pergi ke tanah suci, untuk mendapat rekomendasi umrah. Namun aturan itu kembali di revisi lantaran rekomendasi umrah, tak wajib dilakukan bagi pejabat, Aparatur Sipil Negara, tokoh masyarakat (Tomas) dan juga orang tua dan anak-anak.

Rekomendasi umrah sendiri sejatinya dibuat di kemenang setempat sebelum mengurus paspor ke kantor imigrasi. Aturan itu diterapkan sejak Maret silam.

Imron Muhadi, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasuruan mengatakan, pekan ini pihaknya baru saja mendapatkan surat edaran dari Kementrian Hukum dan HAM, Direktoral Jenderal Imigrasi dengan nomor IMI-GR 01.01-2036. Surat tersebut terkait penerbitan paspor bagi calon jemaah haji dan umrah .

“Sebelumnya untuk semua calon jemaah umrah wajib mendapatkan rekomendasi umrah dari kemenag. Namun dari surat edaran terbaru ini ada beberapa kriteria yang tak perlu lagi mengurus rekomendasi ke Kemenag,” ungkapnya.

Dalam surat edaran tersebut dikatakan ada 5 pemohon yang tak perlu lagi mengurus rekomendasi umrah. Selain pejabat tinggi negara, juga disebutkan anggota TNI/POLRI dan ASN, tokoh masyarakat, orang tua berusia lebih dari 50 tahun dan anak-anak usia 12 tahun. Lima kriteria tersebut memang sudah aturan dari Kemenhumkam.

Imron menambahkan,  tidak perlunya 5 kriteria tersebut mendapatkan rekomendasi umrah  kemungkinan dikarenana dalam surat kebutuhan untuk rekomendasi adalah untuk pencegahan TKI ilegal yang bekerja memalui proses umrah. “Sedangkan karena 5 kriteria tadi sudah jelas pekerjaan dan asal-usulnya sehingga kecil kemungkinan menjadi TKI ilegal,” ungkapnya.

Namun memang ada kriteria tertentu yang menurutnya membingungkan. Seperti tokoh masyarakat, masih terlalu luas dalam penentuannya. Kendati begitu, dalam pelayanannya, jika agen umrah masih meminta ada rekomendasi umrah  yang masih masuk 5 kriteria diatas, Kemenag sendiri masih melayani dan memberikan.

(br/eka/fun/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia