Selasa, 20 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Probolinggo

Lahan Masuk Daerah Hijau, Warga Ini Mengeluh

Rabu, 27 Sep 2017 14:00 | editor : Muhammad Fahmi

BAKAL DICEK: Lahan milik Hasan di Kelurahan Ketapang, Kademangan yang masuk daerah hijau kawasan pertanian.

BAKAL DICEK: Lahan milik Hasan di Kelurahan Ketapang, Kademangan yang masuk daerah hijau kawasan pertanian. (Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

KADEMANGAN - Hasan, 62, warga Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo mengeluhkan lahan miliknya yang masuk daerah hijau atau kawasan pertanian. Karena kondisi itu, dia terancam tidak bisa menjual atau membangun rumah di sana.

Hasan mengaku baru mengetahui status lahannya itu, saat hendak mengajukan izin pemanfaatan penggunaan tanah (IPPT) atau pengeringan. Yakni izin untuk mengubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan. Karena lahan yang dibelinya dua tahun lalu itu termasuk daerah hijau, izin itupun tak keluar.

“Bisa keluar izinnya, dengan catatan, jika tanah itu saya jual, maka pembelinya harus mengganti tanah saya itu, seluas dua sampai tiga kali lipat di tempat yang lain. Mana bisa laku kalau begitu. Ini kan bisa merugikan pembeli,” terangnya.

Hasan sendiri berencana akan membangun beberapa rumah di lahan seluas 3.300 meter persegi itu. Lokasinya, di utara pos polisi Ketapang (simpang tiga ketapang). Rumah itu diperuntukan anak-anaknya yang belum punya rumah.

“Rencananya saya mau bangun rumah di tanah itu. Dengan lahan seluas itu, saya juga akan bangun beberapa rumah untuk anak-anak saya,” bebernya.

Hasan berharap, tanah itu dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Mengingat tanah tersebut merupakan haknya. “Tak ada pemberitahuan kalau tanah itu masuk daerah hijau. Harapan saya tanah itu tidak masuk daerah hijau,” bebernya.

Terpisah, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kota Probolinggo Budi Wirawan mengungkapkan, pihaknya belum tahu tentang masalah itu. Karena itu, dirinya belum bisa berkomentar banyak.

“Saya belum lihat lokasi tanah dimaksud dan peta RT/RW. Selain itu saya juga belum terima informasi tentang masalah tersebut dari warga yang bersangkutan. Besok akan saya cek,” terangnya.

Namun, Budi membenarkan aturan tentang daerah hijau. Itu tertuang dalam Perda Nomor 2/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo, pasal 51 ayat (3) huruf f. Di sana ada ketentuan, jika lahan pertanian/sawah beririgasi teknis dan dialihfungsikan, maka diwajibkan mengganti dua atau tiga kali luasan sawah yang dialihfungsikan sesuai tingkat produktivitasnya.

Tujuannya tidak lain untuk mempertahankan daerah hijau yang ada. Namun, gantinya bukan dalam bentuk uang. Melainkan berupa lahan dengan luar yang telah ditentukan. Yaitu, dua – tiga kali luasan lahan yang akan dialihfungsikan.

“Jika dijualbelikan untuk dipakai pribadi tidak masalah. Namun jika dijualbelikan untuk kaplingan atau kompleks atau dikomersialkan, maka pihak pengelola harus menggantinya sesuai perda itu,” terangnya.

Budi menambahkan, Perda RTRW itu saat ini dalam proses penggodokan ulang. Bisa jadi, nantinya aturan itu akan berubah.

“Hal serupa terjadi di daerah Citarum. Citarum termasuk daerah hijau. Namun karena melihat perkembangan yang ada, saat ini dialihkan menjadi daerah kuning. Sehingga, bisa dibangun perumahan untuk dikomersialkan,” katanya.

Budi pun memastikan, Hasan bisa membangun rumah di lahannya itu. Dengan catatan, dipakai untuk pribadi. Namun jika membangun rumah untuk dikomersialkan, harus mengikuti aturan daerah hijau di perda.

(br/mie/rpd/mie/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia