Kamis, 22 Nov 2018
radarbromo
icon featured
Pasuruan

Berkas Tilang Datang Terlambat, Pelanggar Menumpuk di Kejaksaan

Jumat, 11 Aug 2017 07:25 | editor : Fandi Armanto

MENUMPUK: Pelanggar lalu lintas yang hendak mengambil surat kendaraan di Kejari Kota Pasuruan, Kamis (10/8) siang.

MENUMPUK: Pelanggar lalu lintas yang hendak mengambil surat kendaraan di Kejari Kota Pasuruan, Kamis (10/8) siang. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

PASURUAN - Halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kamis (10/8) pagi tampak penuh. Ini menyusul adanya ratusan pelanggar yang terkena tilang, mengantre pengambilan surat kendaraan. Mereka pun mengeluh karena setelah antre berjam-jam, pelayanan pembayaran denda tilang tak kunjung dibuka. 

Mereka yang mengeluh itu bukan hanya dari Pasuruan. Tapi dari luar kota, yang rela datang sejak pagi hari. Namun, ada keterlambatan penyampaian berkas tilang dari PN Pasuruan ke Kejari Kota Pasuruan.

Arif, misalnya, pria asal Sumberasih, Probolinggo itu bahkan meminta izin ke tempat bekerjanya di Sidoarjo untuk mengurusi pembayaran denda tilang Sebab, menurut Arif dirinya menerima jadwal pembayaran itu, Kamis (10/8).

“Kami memang melanggar, tapi sekarang kami sudah tertib, sudah disiplin. Justru pelayanannya yang kurang maksimal,” keluhnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad, warga Purworejo, Kota Pasuruan. Menurutnya, dengan adanya keterlambatan pelayanan itu akan membuang banyak waktunya. Sebab, dengan mengurusi pembayaran denda tilang saja, Ahmad rela meninggalkan aktifitas sehari-harinya.

“Saya sampai meninggalkan pekerjaan, bahkan yang biasa menjemput anak dari sekolah saja tidak bisa. Disini harus menunggu berjam-jam,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Umum Kejari Kota Pasuruan, Syarir Sagir mengatakan bahwa hal itu baru kali pertama terjadi. Ia tak menyalahkan pelanggar yang memprotes pihaknya dalam hal ini. Menurutnya, pihak Kejari Kota Pasuruan telah menyampaikan agar berkas tilang itu dapat diterima pada pagi hari sebelum jam kerja.

“Akan tetapi, setelah petugas kami mengambil berkas sebanyak kurang lebih 550 itu, ternyata pihak PN belum siap,” ujar Syahrir.

Ia juga menyampaikan bahwa mekanisme yang telah berlangsung setelah pembayaran denda dipindah di Kejari Kota sejak dua bulan lalu itu. Sejatinya sejauh ini, kata Syahrir, telah berjalan dan tidak ada masalah. 

“Seperti biasanya, jam 7.45, petugas kami sudah ke PN (Pengadilan Negeri) Pasuruan untuk mengambil berkas tilangnya, baru pukul setengah 9 nanti pelayanan dibuka. Karena kami perlu waktu juga untuk melakukan perhitungan berkas itu,” tambahnya.

Terpisah, Humas PN Pasuruan, Rahmad Dahlan mengungkapkan bahwa keterlambatan berkas tilang itu memang disebabkan adanya miskomunikasi. Saat disinggung bahwa keterlambatan berkas itu disebabkan lantaran salah satu hakim yang memutus perkara belum datang, Rahmad tak sepenuhnya membenarkan hal itu.

“Itu juga tidak sepenuhnya benar. Memang kami perlu adaptasi dengan sistem yang baru ini. Yang jelas, keterlambatan berkas ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang tengah ditangani PN Pasuruan,” tukasnya.

Lantaran itu pula, hakim yang memutus perkara tilang itu membawa sejumlah berkas tilang untuk diproses dikediamannya yang terletak di luar kota. Akan tetapi, hal itu justru memicu keterlambatan berkas tilang yang mestinya telah diserahkan ke Kejari Kota Pasuruan.

“Jadi seluruh berkas itu baru selesai pada Kamis pagi pukul 4 subuh. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa hal ini adalah miskomunikasi. Kedepannya, akan menjadi koreksi bagi kami agar tidak terulang, sehingga pelayanan masyarakat juga tidak sampai terganggu,” tandas Rahmad.

(br/tom/fun/JPR)

 TOP
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia