Radar Bromo

Tiga Terdakwa Korupsi Padat Karya Fiktif Divonis Ringan

PASURUAN - Sidang kasus korupsi program padat karya fiktif di eks Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pasuruan memasuki babak akhir. Tiga terdakwa yang terjerat kasus ini, sudah dijatuhi vonis oleh majelis hakim di pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (5/5) lalu.

Dalam vonis itu, ketiga terdakwa sama-sama menerima vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan. Seusai vonis, baik terdakwa dan JPU sama-sama mengambil langkah pikir-pikir.

Majelis hakim yang diketuai oleh Rohmad itu menyebut ketiga terdakwa dinyatakan bersalah. Berdasarkan persidangan yang telah bergulir selama ini, ketiga terdakwa divonis hukuman sesuai dengan pasal 3 ayat 1 tentang Penyalahgunaan Jabatan dan UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, JPU menuntut Lutfi Wardani lebih berat dari dua terdakwa lain. Kasi Pidsus (Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan Siswono mengatakan, bahwa tuntutan yang dialamatkan terhadap ketiga terdakwa itu disesuaikan dengan peranan masing-masing.

“Dalam hal ini, terdakwa Lutfi memang dituntut lebih berat karena dia yang memiliki peran penting terkait dengan bocornya anggaran program padat karya di tiga kelurahan itu,” kata Siswono.

Dalam sidang putusan Senin lalu, terdakwa Lutfi divonis 2 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 602.584 juta. “Itu, sisa dari uang pengganti yang harus dibayarkan karena terdakwa sebelumnya sudah mengganti senilai Rp 117 juta,” imbuhnya.

1
2

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar