Radar Bromo

Desa Tak Dapat Operasional Prona
BERITA TERKAIT

PASURUAN - Tertangkapnya empat perangkat desa, Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, yang disangka melakukan pengutan liar (pungli) dalam pengurusan Program Nasional Agraria (Prona), menjadi perhatian sejumlah kepada desa.

Sebab, selama ini pemerintah desa memang tak pernah mendapatkan biaya operasional dalam peneran program ini. Koordinator Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Pasuruan Agus Supriyono mengaku, sangat menyayangkan adanya perangkat desa di Kabupaten Pasuruan, yang kembali terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Apalagi, berkaitan dengan prona dan tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli). “Memang ada aturan yang menyebutkan, dilarang ada pungutan dalam melaksanakan Prona. Tapi, antara aturan dan di lapangan berbeda dalam pelaksaannya,” ujarnya.

Menurutnya, Prona merupakan program dari Kementrian Agraria yang di daerah, program ini dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaannya, BPN bekerja sama dengan pemerintah desa karena untuk kebutuhan administrasi dan pendataan warga.

Dalam proses Prona ini perangkat desa memang sifatnya hanya mendampingi. Namun, tetap saja ada kebutuhan operasional, seperti untuk ongkos mengukur, pendataan, uang makan, dan sebagainya.

“Tapi, selama ini desa tidak pernah dapat biaya operasional, entah dari pusat atau BPN. Terus di lapangan, pemerintah desa yang menarik iuran untuk Prona itu merupakan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa agar kegiatan Prona ini bisa berjalan,” jelasnya.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar