Radar Bromo

Setoran BUMN

BEBERAPA pekan belakangan hingga bulan-bulan ke depan, para CEO BUMN bakal sakit kepala. Penyebabnya, setoran dividen mereka ditingkatkan pemerintah dari Rp 41 triliun menjadi Rp 43,7 triliun, atau naik lebih dari 6,5 persen. Kenaikan setoran itu digunakan untuk menambal kekurangan penerimaan pemerintah di RAPBN 2015.

Terdapat sepuluh BUMN yang ditargetkan menyetor dividen. Tapi, ada yang setorannya naik, ada juga yang turun. Yang dinaikkan, misalnya, Pertamina (naik 1 persen menjadi Rp 9,6 triliun), Pupuk Indonesia (14 persen –Rp 1,6 triliun), PT Bank Rakyat Indonesia (25 persen –Rp 4,4 triliun), dan PT Jasa Raharja (39 persen –Rp 1,2 triliun). Lalu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang selama 2014 ini tidak menyetor dividen, ditargetkan bakal menyetor Rp 2,8 triliun.

Kinerja PLN memang bak roller coaster. Misalnya, pada 2012, mereka mampu meraih laba bersih Rp 3,2 triliun. Tapi, setahun kemudian rugi Rp 30,9 triliun. Namun, semester I 2014 PLN berhasil membukukan laba Rp 12,34 triliun. Jadi, saya tidak heran kalau, pada 2015, PLN ditargetkan mulai menyetor dividen.

Beberapa Catatan

Tapi, bukan hanya angka-angka itu yang membuat saya merasa ada yang keliru di sini, melainkan alasan yang melatari. Saya punya beberapa catatan untuk itu. Pertama, kenaikan setoran dividen itu pasti memaksa sejumlah BUMN untuk bekerja semakin keras. Apalagi BUMN yang setoran dividennya dinaikkan. Untuk yang satu ini, saya sangat setuju. Sudah selayaknya BUMN-BUMN kita bekerja lebih keras.

Berkebalikan dengan catatan di atas, catatan kedua saya kira perlu dicamkan menteri keuangan. Hasil kerja keras mereka –yang antara lain tecermin dari perolehan laba bersih– seyogianya tidak diambil untuk menambal kekurangan APBN. Mengapa begitu? BUMN itu adalah korporasi. Sebagai organisasi usaha, ia harus terus tumbuh. Dan untuk tumbuh, ia butuh vitamin dan energi yang dibentuk melalui investasi, inovasi, riset, dan pengembangan kualitas SDM.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar